Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI menegaskan peran strategis zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dalam memperkuat ekosistem ekonomi syariah, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, serta meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian umat.

Pesan tersebut disampaikan Ketua BAZNAS RI, Dr. Ir. H. Sodik Mudjahid, M.Sc., saat membuka International Zakat Leader Summit bertema “The Future of Zakat: Advancing Innovation, Strengthening Collaboration, and Building Sustainable Impact” di Jakarta, Sabtu (17/10/2026).

Sodik mengatakan, pengelolaan ZIS perlu ditempatkan sebagai bagian integral dari sistem ekonomi syariah. Menurutnya, zakat tidak hanya berfungsi sebagai instrumen ibadah, tetapi juga memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkeadilan.

“Jadi, kita harus menempatkan diskusi-diskusi kita tentang zakat, infak, sedekah itu dalam konteks, dalam tempat sistem ekonomi Islam atau sistem ekonomi syariah yang Alquran menjamin itu akan memberikan tumbuh berkeadilan,” ujar Sodik.

Ia menjelaskan, kontribusi BAZNAS dalam pengembangan ekonomi syariah juga diwujudkan melalui dukungan terhadap pelaku usaha kecil, termasuk fasilitasi legalitas halal, penguatan penghimpunan ZIS, serta peningkatan literasi masyarakat mengenai zakat, infak, dan sedekah.

“BAZNAS juga mendorong tentang industri halal. Beberapa pengusaha kecil kita dukung untuk mendapatkan legalitas industri halal. BAZNAS tentu mobilisasi zakat, infak, sedekah. BAZNAS juga adalah memberikan literasi tentang zakat, infak, sedekah,” ungkapnya.

Profesionalisme Amil dan Dampak Zakat Jadi Kunci

Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, Prof. Dr. Phil. Kamaruddin Amin, MA., menekankan bahwa masa depan pengelolaan zakat tidak cukup diukur dari besarnya dana yang berhasil dihimpun. Kualitas tata kelola, profesionalisme amil, regulasi yang mendukung, ketepatan penyaluran, serta dampak nyata bagi masyarakat juga menjadi faktor penentu.

“Masa depan zakat tidak cukup ditentukan oleh besarnya dana yang dihimpun. Keberhasilan juga sangat tergantung pada kualitas dan profesionalisme para amil, kualitas regulasi, ketepatan sasaran, kemampuan membuktikan dan menunjukkan dampak bagi masyarakat,” ujar Kamaruddin.

Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya pengelolaan zakat yang akuntabel dan berorientasi pada hasil. Dengan tata kelola yang baik, dana ZIS diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih luas, baik untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahik maupun mendukung pemberdayaan ekonomi secara berkelanjutan.

Kolaborasi Internasional dan Inovasi untuk Masa Depan Zakat

Sekretaris Jenderal World Zakat and Waqf Forum (WZWF), H.E. Datuk Dr. Mohd Ghazali Md Noor, menilai BAZNAS memiliki peran strategis dalam pengembangan keuangan sosial Islam di tingkat global. Peran tersebut antara lain melalui program zakat produktif, penguatan tata kelola kelembagaan, pemanfaatan teknologi, serta perluasan kerja sama internasional.

Ia mengajak para pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi lintas lembaga dan negara guna membangun ekosistem zakat global yang profesional dan berkelanjutan.

“Marilah kita memperkuat tata kelola, merangkul inovasi yang bertanggung jawab, serta memperluas kolaborasi antarlembaga dan antarnegara untuk membangun ekosistem zakat global yang berlandaskan prinsip-prinsip bersama, keunggulan profesional, dan rasa saling percaya,” ujar Datuk Ghazali.

Dukungan terhadap penyelenggaraan forum tersebut juga disampaikan Direktur Eksekutif Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, Dr. Dadang Muljawan. Ia berharap pertemuan para pengelola zakat, pembuat kebijakan, praktisi, dan pakar internasional tersebut menghasilkan rekomendasi yang konkret untuk meningkatkan kualitas pengelolaan zakat.

“Kegiatan ini mempertemukan para pengelola zakat, pembuat kebijakan, praktisi, dan pakar internasional dalam sesi dialog yang penting. Kami berharap diskusi ini dapat menghasilkan rekomendasi yang praktis dan dapat ditindaklanjuti untuk meningkatkan pengelolaan zakat ke depan,” ujarnya.

Hadirkan Pemangku Kepentingan Zakat dari Berbagai Negara

International Zakat Leader Summit menghadirkan sejumlah narasumber dan panelis dari lembaga nasional maupun internasional. Di antaranya Kuasa Usaha ad interim Negara Qatar, Saad M. El-Amadi; Pimpinan Bidang Keuangan, Digitalisasi, dan Operasional BAZNAS RI, Dr. H. Mokhamad Mahdum; serta Pimpinan BAZNAS RI Bidang Pengendalian dan Pengawasan, Hj. Neyla Saida Anwar, M.H., M.Hum.

Forum ini juga dihadiri Wakil Direktur Utama Pusat Pungutan Zakat, MAIWP, Tuan Haji Azrin Dato' Haji Abdul Manan; perwakilan Ummet Vakfi, Abdulrahman Farwana; Wakil Sekretaris World Zakat and Waqf Forum, Prof. Dr. Irfan Syauqi Beik; Direktur Utama IBF Net Group, Dr. Mohammed Obaidullah; Ekonom Negara di Islamic Development Bank, Dr. Ali Fallahi; serta Kepala Pembiayaan untuk Pembangunan dan Pertumbuhan Inklusif United Nations Development Programme (UNDP), Nila Murti.

Melalui forum internasional ini, penguatan tata kelola, inovasi yang bertanggung jawab, profesionalisme amil, dan kolaborasi lintas negara menjadi agenda penting dalam pengembangan zakat ke depan. Upaya tersebut diharapkan memperluas manfaat ZIS, memperkuat pemberdayaan ekonomi umat, dan menjadikan zakat sebagai instrumen strategis untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.***

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menargetkan pengumpulan zakat, infak, sedekah (ZIS), dan dana sosial keagamaan lainnya mencapai Rp70 triliun pada 2027, dengan sasaran 48 juta jiwa penerima manfaat. Target tersebut menjadi bagian dari Rencana Strategis BAZNAS 2026–2031 yang dibahas dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) BAZNAS Tahun 2026 di Jakarta, 13–15 Oktober 2026.

Mengusung tema “Konsolidasi Zakat Indonesia yang Produktif dan Berdampak”, Rakornas BAZNAS 2026 menjadi forum untuk menyelaraskan strategi pengelolaan zakat nasional, memperkuat koordinasi antara BAZNAS pusat dan daerah, serta meningkatkan kontribusi zakat terhadap agenda pembangunan dan pengentasan kemiskinan.

Ketua BAZNAS RI, Dr. Ir. H. Sodik Mudjahid, M.Sc., menyampaikan bahwa pencapaian target tersebut membutuhkan kerja bersama seluruh jajaran BAZNAS, dukungan pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, serta lembaga amil zakat mitra.

Menurutnya, pengelolaan zakat tidak hanya berorientasi pada penghimpunan dana, tetapi juga memastikan dana yang terkumpul disalurkan secara amanah dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat yang membutuhkan.

“Setiap rupiah adalah amanah. Setiap penerima manfaat adalah saudara kita yang sedang kita bantu bangkit, dari mustahik menjadi muzaki,” demikian pesan Ketua BAZNAS RI dalam sambutannya pada Rakornas BAZNAS 2026.

Rakornas BAZNAS 2026 Diikuti 974 Peserta

Rakornas BAZNAS 2026 berlangsung selama tiga hari dan diikuti 974 peserta dari 34 BAZNAS provinsi serta 308 BAZNAS kabupaten/kota. Peserta terdiri atas 285 ketua, 651 wakil ketua, serta 38 unsur Satuan Audit Internal dan pelaksana, belum termasuk asisten pimpinan.

Forum ini bertujuan menyelaraskan pelaksanaan Rencana Strategis BAZNAS 2026–2031 sekaligus merumuskan strategi bersama dalam tiga bidang utama, yaitu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan, serta pengendalian.

Rangkaian kegiatan mencakup taklimat Presiden Republik Indonesia, Zakat Strategic Talks bersama sejumlah menteri dan pemangku kepentingan nasional, laporan BAZNAS provinsi, serta sidang panel dan sidang komisi.

Rakornas juga dijadwalkan menghasilkan nota kesepahaman dengan KADIN Indonesia untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat. Pada Kamis, 15 Oktober 2026, kegiatan ditutup dengan pembacaan Resolusi Jihad Zakat untuk Kesejahteraan Bangsa dan dilanjutkan dengan Grand BAZNAS Awards 2026.

Hasil pembahasan komisi dan resolusi tersebut diharapkan menjadi pedoman bagi BAZNAS di seluruh Indonesia dalam memperkuat tata kelola zakat serta memperluas manfaatnya bagi masyarakat.

Perkuat Respons Kemanusiaan bagi Korban Bencana

Selain membahas strategi pengelolaan zakat nasional, BAZNAS menegaskan komitmennya dalam merespons berbagai persoalan kemanusiaan, termasuk penanganan dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Dalam sambutannya, Ketua BAZNAS RI menyampaikan belasungkawa kepada masyarakat terdampak dan menekankan pentingnya pendampingan berkelanjutan setelah masa tanggap darurat berakhir.

BAZNAS bersama jajaran BAZNAS daerah di NTT berkomitmen mendampingi masyarakat dalam proses pemulihan. Dukungan tersebut diharapkan dapat membantu warga memenuhi kebutuhan dasar dan memulihkan kehidupan setelah bencana.

Rakornas BAZNAS 2026 juga menjadi momentum penyerahan simbolis bantuan bagi masyarakat NTT sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas terhadap korban bencana.

Di sisi lain, BAZNAS menyampaikan keprihatinan atas empat insan pers yang disebut dalam sambutan masih belum ditemukan setelah menjalankan tugas peliputan di Gunung Anak Krakatau. BAZNAS mengajak masyarakat mendoakan keselamatan para jurnalis serta memberikan apresiasi kepada tim SAR gabungan yang terus melakukan pencarian.

BAZNAS Tegaskan Dukungan untuk Rakyat Palestina

Komitmen kemanusiaan BAZNAS juga mencakup dukungan bagi masyarakat Palestina, khususnya warga Gaza yang masih membutuhkan bantuan.

Melalui Program Bantuan Bangsa Indonesia untuk Rakyat Palestina, BAZNAS berupaya menghimpun dan menyalurkan kepedulian masyarakat Indonesia secara amanah. Penyerahan bantuan secara simbolis dalam rangkaian Rakornas menjadi salah satu wujud dukungan tersebut.

BAZNAS menegaskan bahwa solidaritas kemanusiaan tidak terbatas oleh wilayah negara. Penghimpunan dan penyaluran bantuan diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak krisis kemanusiaan.

Siapkan Dukungan bagi Masyarakat Terdampak Karhutla

Persoalan lain yang menjadi perhatian BAZNAS adalah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan. Bencana tersebut berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat, terutama anak-anak dan lanjut usia, serta memengaruhi mata pencaharian warga terdampak.

BAZNAS berkomitmen menggalang donasi kemanusiaan untuk mendukung penanganan karhutla melalui sinergi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga terkait.

Dukungan direncanakan mencakup layanan kesehatan bagi masyarakat terdampak, bantuan bagi relawan, serta pemulihan ekonomi warga. Adapun dana zakat akan disalurkan kepada masyarakat terdampak yang memenuhi kriteria sebagai mustahik sesuai ketentuan syariah.

BAZNAS juga mengajak jajaran BAZNAS di daerah rawan karhutla untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan memperkuat koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat.

Konsolidasi Zakat untuk Kesejahteraan Bangsa

Melalui Rakornas BAZNAS 2026, penguatan koordinasi antara BAZNAS pusat dan daerah diharapkan mampu mendorong pengelolaan zakat yang semakin terarah, transparan, dan berdampak.

Target pengumpulan ZIS sebesar Rp70 triliun pada 2027 menjadi tantangan sekaligus peluang untuk memperluas jangkauan program pemberdayaan dan bantuan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan.

Dengan dukungan pemerintah, dunia usaha, mitra pengelola zakat, serta partisipasi masyarakat, BAZNAS berupaya menempatkan zakat sebagai salah satu instrumen strategis dalam mendukung kesejahteraan sosial dan pengentasan kemiskinan di Indonesia.***

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI memperkuat strategi pengumpulan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya (ZIS-DSKL) melalui peningkatan mobilisasi dana, perluasan segmen muzaki, serta pengelolaan hubungan dengan muzaki secara berkelanjutan. Langkah ini dilakukan untuk mengoptimalkan potensi zakat nasional sekaligus memperluas manfaatnya bagi kesejahteraan mustahik.

Strategi tersebut disampaikan Pimpinan Mobilisasi dan Pengumpulan BAZNAS RI, Dr. H. Rizaludin Kurniawan, S.Ag., M.Si., CFRM., dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) BAZNAS 2026 yang berlangsung pada 13–15 Oktober 2026 di Jakarta. Rakornas tahun ini mengusung tema “Konsolidasi Zakat Indonesia yang Produktif dan Berdampak”.

Rizaludin menegaskan bahwa penguatan pengumpulan zakat perlu dilakukan melalui dua pendekatan utama, yakni mempertahankan kepercayaan dan loyalitas muzaki yang telah menunaikan zakat serta memperluas jangkauan kepada calon muzaki baru.

“Kita perlu meningkatkan angka perolehan, mobilisasi, dan pengumpulan zakat, infak, sedekah, serta DSKL secara signifikan setiap tahun dengan memelihara engagement muzaki lama sekaligus membuka segmen muzaki baru melalui strategi yang unggul,” ujar Rizaludin, Rabu (14/10/2026).

Menurutnya, keberhasilan pengumpulan tidak hanya diukur dari peningkatan jumlah dana yang dihimpun, tetapi juga dari kemampuan lembaga dalam membangun hubungan jangka panjang dengan muzaki dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat.

Empat Fokus Strategi Pengumpulan Zakat BAZNAS

Dalam Rakornas BAZNAS 2026, Rizaludin memaparkan empat fokus utama strategi pengumpulan, yaitu meningkatkan perolehan dan mobilisasi dana, memelihara muzaki yang sudah ada, menjangkau segmen muzaki baru, serta menerapkan strategi pengelolaan muzaki yang unggul.

Keempat fokus tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat kinerja pengumpulan ZIS-DSKL di tengah besarnya potensi zakat yang belum sepenuhnya tergarap.

Rizaludin menilai jaringan masjid, masyarakat, komunitas, dan desa merupakan potensi strategis yang perlu dioptimalkan. Dengan memperluas kolaborasi dan memperkuat peran BAZNAS di berbagai sektor, penghimpunan zakat diharapkan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat.

“Di luar neraca, potensi kita masih banyak karena memang ada jaringan masjid-masjid, masyarakat, komunitas, dan desa yang kita miliki. Tapi tentu ke depan BAZNAS harus bisa leading di semua sektor,” jelasnya.

Kepercayaan Muzaki Menjadi Kunci Pengumpulan

BAZNAS juga menempatkan kepercayaan muzaki sebagai salah satu indikator penting dalam rencana strategis pengumpulan. Indikator kinerja yang disiapkan mencakup target mobilisasi pengumpulan, peningkatan jumlah muzaki, munfik, dan donatur, baik perorangan maupun badan, serta pengumpulan dana kurban dan dana sosial keagamaan lainnya.

Kepercayaan masyarakat menjadi fondasi bagi keberlanjutan pengumpulan zakat. Karena itu, pengelolaan hubungan dengan muzaki perlu dilakukan secara konsisten melalui komunikasi, pelayanan, dan pelibatan mereka dalam berbagai kegiatan lembaga.

“Kepercayaan muzaki ini juga menjadi kunci dari keberhasilan pengumpulan,” ujar Rizaludin.

Upaya tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan penghimpunan dana, tetapi juga memperkuat partisipasi masyarakat dalam mendukung program pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang tepat sasaran.

Optimalkan Pengumpulan dari 10 Jenis Zakat

Selain memperluas jaringan muzaki, BAZNAS mendorong optimalisasi pengumpulan zakat dari berbagai sektor. Rizaludin menyebut terdapat 10 jenis zakat yang perlu menjadi perhatian, meliputi zakat fitrah, emas, uang, perniagaan, pertanian, peternakan, pertambangan, perindustrian, pendapatan, dan rikaz.

Menurutnya, cakupan pengumpulan yang luas diperlukan agar potensi zakat dari berbagai sumber dapat dikelola secara lebih optimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan pendekatan tersebut, pengumpulan zakat diharapkan tidak hanya bertumpu pada satu kelompok masyarakat atau sumber pendapatan, tetapi dapat berkembang melalui berbagai sektor yang memiliki potensi zakat.

Strategi LIA untuk Menjangkau Muzaki Baru

Untuk memperluas basis muzaki, Rizaludin memperkenalkan konsep LIA, singkatan dari linkage, interest, dan ability. Konsep ini menekankan tiga aspek dalam pendekatan kepada calon muzaki, yaitu membangun jaringan atau akses, memahami minat dan perhatian calon muzaki, serta mempertimbangkan kemampuan mereka dalam menunaikan zakat.

Aspek linkage berkaitan dengan pemetaan jaringan dan pihak yang dapat membantu membangun komunikasi dengan calon muzaki. Pendekatan ini memungkinkan BAZNAS menjangkau kelompok masyarakat yang sebelumnya belum terhubung dengan layanan pengumpulan zakat.

Sementara itu, aspek interest membantu pengelola memahami perhatian dan kebutuhan calon muzaki, sedangkan ability menjadi pertimbangan untuk menyesuaikan pendekatan dengan kemampuan mereka.

Melalui konsep LIA, strategi pengumpulan diharapkan menjadi lebih terarah, efektif, dan sesuai dengan karakteristik calon muzaki.

Pertahankan Loyalitas Muzaki melalui Strategi LAI

Untuk menjaga hubungan dengan muzaki yang sudah ada, Rizaludin menjelaskan konsep LAI, yaitu linkage, advocacy, dan enforcement. Strategi ini menitikberatkan pada pemeliharaan hubungan, penanganan masukan dan keluhan, serta pelibatan muzaki dalam berbagai kegiatan BAZNAS.

Melalui linkage, BAZNAS menjaga komunikasi dan hubungan dengan muzaki. Aspek advocacy menekankan pentingnya mendengarkan aspirasi, masukan, dan keluhan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Adapun enforcement merupakan bagian dari konsep yang dipaparkan untuk memperkuat pengelolaan hubungan dan keberlanjutan keterlibatan muzaki.

Penguatan hubungan tersebut diharapkan mampu membangun pengalaman layanan yang lebih baik sehingga muzaki tetap percaya dan konsisten menunaikan zakat melalui lembaga pengelola zakat.

Melalui Rakornas BAZNAS 2026, penguatan strategi pengumpulan dan pengelolaan muzaki menjadi bagian dari upaya mewujudkan pengelolaan zakat nasional yang produktif dan berdampak. Dengan penghimpunan yang semakin optimal, BAZNAS diharapkan dapat memperluas jangkauan bantuan dan pemberdayaan bagi mustahik serta mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.***

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) mendorong Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI memperkuat komunikasi publik, pemanfaatan teknologi digital, dan kolaborasi sektor keuangan syariah untuk mengoptimalkan potensi zakat nasional.

Kepercayaan masyarakat dinilai menjadi faktor penting dalam meningkatkan penghimpunan zakat dan memperluas manfaatnya bagi masyarakat yang membutuhkan.

Dorongan tersebut disampaikan Managing Director Danantara, Rohan Hafas, dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) BAZNAS 2026 yang berlangsung pada 13–15 Oktober 2026 di Jakarta. Rakornas tahun ini mengusung tema “Konsolidasi Zakat Indonesia yang Produktif dan Berdampak”.

Rohan menyebutkan, potensi zakat nasional diperkirakan mencapai Rp327 triliun. Potensi tersebut perlu dioptimalkan melalui strategi pengumpulan yang lebih efektif, termasuk pemanfaatan kanal digital dan komunikasi yang mampu membangun keyakinan masyarakat terhadap pengelolaan zakat oleh BAZNAS.

Menurutnya, pengenalan masyarakat terhadap BAZNAS perlu diikuti dengan kepercayaan yang kuat agar masyarakat semakin yakin menunaikan zakat melalui lembaga resmi.

“Jadi, mungkin idenya adalah berkomunikasi dengan masyarakat dalam hal zakat ini, terutama untuk menumbuhkan kepercayaan, bukan sekadar pengetahuan. Masyarakat mungkin sudah mengenal BAZNAS, tetapi kita juga perlu membangun kepercayaan mereka agar yakin menyalurkan zakat melalui BAZNAS,” ujar Rohan, Rabu (14/10/2026).

Digitalisasi dan Komunikasi Publik untuk Tingkatkan Pengumpulan Zakat

Penguatan strategi digital menjadi salah satu langkah yang dinilai penting untuk memperluas jangkauan layanan zakat. Melalui pemanfaatan teknologi dan komunikasi publik yang tepat, BAZNAS dapat menjangkau lebih banyak calon muzaki sekaligus menyampaikan informasi mengenai pengelolaan serta penyaluran dana zakat.

Komunikasi yang efektif juga berperan dalam membangun transparansi dan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai manfaat zakat. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya mengetahui keberadaan BAZNAS, tetapi juga memahami peran lembaga tersebut dalam mengelola dana umat dan membantu kelompok yang membutuhkan.

Kepercayaan publik menjadi modal penting bagi keberlanjutan penghimpunan zakat. Karena itu, penguatan komunikasi perlu berjalan seiring dengan tata kelola yang akuntabel dan penyampaian informasi mengenai dampak program secara konsisten.

Perkuat Kolaborasi BAZNAS dengan Sektor Keuangan Syariah

Selain digitalisasi, Rohan menyoroti pentingnya kolaborasi antara BAZNAS dan sektor keuangan syariah, termasuk Bank Syariah Indonesia (BSI). Sinergi antarlembaga dinilai dapat memperkuat peran keuangan sosial Islam dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.

Kolaborasi tersebut berpotensi memperluas jangkauan penghimpunan dan pemanfaatan dana sosial keagamaan, sekaligus membuka peluang pengembangan program yang lebih terintegrasi bagi masyarakat penerima manfaat.

Penguatan kerja sama juga menjadi bagian dari upaya mendorong agar potensi zakat nasional dapat dikelola secara optimal dan memberikan dampak yang lebih luas.

Zakat Produktif Dorong Kemandirian UMKM

Rohan juga mendorong pengembangan program pemberdayaan ekonomi melalui dukungan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Menurutnya, pengelolaan zakat perlu diarahkan tidak hanya untuk membantu pemenuhan kebutuhan dasar mustahik, tetapi juga mendukung kemandirian ekonomi mereka.

Pendekatan zakat produktif dapat menjadi salah satu instrumen untuk membantu mustahik mengembangkan usaha, meningkatkan kapasitas ekonomi, dan memperkuat sumber penghidupan keluarga.

Melalui program pemberdayaan yang tepat sasaran, zakat diharapkan mampu memberikan manfaat berkelanjutan. Mustahik tidak hanya menerima bantuan untuk kebutuhan mendesak, tetapi juga memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan dan membangun kemandirian.

Danantara Dukung Promosi BAZNAS untuk Bangun Kepercayaan Masyarakat

Sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan pengelolaan zakat nasional, Rohan menyatakan kesediaannya membantu upaya promosi BAZNAS agar semakin dipercaya masyarakat sebagai lembaga penyalur zakat.

Dukungan tersebut diharapkan dapat memperkuat komunikasi BAZNAS kepada publik sekaligus meningkatkan keyakinan masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui lembaga resmi.

“Tidak ingin menggurui, tapi mungkin nanti saya juga bantu untuk sisi bagaimana kita mempromosikan BAZNAS ini dalam arti supaya lebih dipercayai untuk menjadi satu-satunya penyalur zakat umat,” ujar Rohan.

Melalui Rakornas BAZNAS 2026, penguatan kepercayaan publik, digitalisasi, kolaborasi keuangan syariah, dan pengembangan zakat produktif menjadi bagian dari upaya memperluas kontribusi zakat terhadap kesejahteraan masyarakat.

Dengan strategi penghimpunan yang semakin efektif dan program pendayagunaan yang berorientasi pada kemandirian, BAZNAS diharapkan dapat mengoptimalkan potensi zakat nasional sekaligus memperluas manfaatnya bagi mustahik di berbagai daerah.***

Penguatan regulasi pengelolaan zakat menjadi salah satu isu penting dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) BAZNAS 2026. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc., mendorong penyempurnaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat untuk memperkuat posisi dan peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam pengelolaan zakat di Indonesia.

Rakornas BAZNAS 2026 mengusung tema “Konsolidasi Zakat Indonesia yang Produktif dan Berdampak” dan berlangsung pada 13–15 Oktober 2026 di Jakarta.

Kegiatan ini menjadi forum koordinasi nasional untuk membahas arah pengelolaan zakat serta penguatan kontribusinya bagi kesejahteraan masyarakat.

BAZNAS Kabupaten Sleman turut berpartisipasi dalam Rakornas tersebut, dengan kehadiran Ketua BAZNAS Kabupaten Sleman, Muhyi Darmaji, S.Ag., M.Pd.I., bersama Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Muhaimin, S.Ag., M.Pd.

Keikutsertaan ini menjadi bagian dari upaya mengikuti perkembangan kebijakan pengelolaan zakat nasional serta memperkuat koordinasi dan sinergi antara BAZNAS di tingkat pusat dan daerah.

Menko Yusril Dorong Penyempurnaan Regulasi Zakat

Dalam pembukaan Rakornas pada Selasa (13/10/2026), Yusril menyampaikan harapannya agar forum tersebut menghasilkan gagasan baru untuk menyempurnakan regulasi zakat, khususnya dalam memperjelas dan memperkuat kedudukan BAZNAS.

“Mudah-mudahan dari pertemuan ini ada gagasan-gagasan baru menyempurnakan Undang-Undang Zakat No. 23 Tahun 2011 ini untuk kita perkuat posisi BAZNAS itu menjadi seperti apa,” ujar Yusril.

Menurutnya, penyempurnaan regulasi diperlukan agar posisi dan peran BAZNAS dalam menjalankan tugas pengelolaan zakat nasional semakin jelas dan kuat. Pembahasan mengenai regulasi tersebut juga menjadi bagian dari upaya menyesuaikan tata kelola zakat dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.

Yusril turut menyinggung ruang bagi pengembangan ekonomi syariah dalam sistem hukum Indonesia. Ia menilai, karakter Indonesia sebagai negara Pancasila yang pluralistik tetap memberikan tempat yang sewajarnya bagi umat Islam untuk menjalankan peran dan kontribusinya, termasuk melalui berbagai instrumen ekonomi syariah.

“Zaman kita ini tidak ada lagi persoalan Undang-Undang Ekonomi Syariah, Perbankan Islam, Asuransi segala macam. Negara kita ini adalah negara Pancasila yang pluralistik, tapi memberikan tempat sewajarnya bagi umat Islam sebagai kekuatan mayoritas di negara kita ini,” katanya.

Rakornas Jadi Momentum Penguatan Pengelolaan Zakat

Pembukaan Rakornas BAZNAS 2026 dihadiri sejumlah pejabat nasional, antara lain Ketua BAZNAS RI Dr. Ir. H. Sodik Mudjahid, M.Sc.; Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI H. Ahmad Muzani, S.Sos., M.Si.; Menteri Agama RI Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, M.A.; Menteri Haji dan Umrah RI Mochamad Irfan Yusuf; Menteri Koperasi RI Dr. Ferry Juliantono, S.E., Ak., M.Si.; serta Duta Besar Palestina untuk Indonesia H.E. Abdalfatah Ahmed Khalil Alsattar.

Bagi BAZNAS Kabupaten Sleman, partisipasi dalam forum nasional ini menjadi kesempatan untuk mengikuti pembahasan strategis mengenai kebijakan zakat sekaligus memperkuat perspektif kelembagaan dalam menjalankan pengelolaan zakat di daerah.

Penguatan regulasi, koordinasi antarlembaga, dan peningkatan kualitas tata kelola merupakan aspek penting dalam mendorong pengelolaan zakat yang semakin terarah.

Dengan tata kelola yang baik, zakat diharapkan tidak hanya tersalurkan secara tepat sasaran, tetapi juga mampu mendukung program pemberdayaan mustahik dan memberikan dampak yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Melalui Rakornas BAZNAS 2026, penguatan sinergi antara BAZNAS pusat dan daerah diharapkan dapat terus berkembang, sehingga pengelolaan zakat nasional semakin produktif, akuntabel, dan berdampak bagi kesejahteraan umat.***